JAKARTA (SINDO) – Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)-Boediono akan terus terbelenggu oleh kepentingan politik dari partai-partai politik pendukungnya.

Peneliti dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro mengatakan,gejolak politik terus muncul apabila Presiden SBY terus-menerus mengedepankan harmonisasi kepentingan parpol koalisi.“Kalau sampai 2014 masih seperti itu, akan terjadi stagnasi,” kata Siti di Jakarta kemarin. Dia mengungkapkan itu menyikapi dinamika politik di DPR saat ini, antara lain soal ancaman hak menyatakan pendapat kasus Bank Century dan usulan hak angket mafia pajak.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Anis Matta tidak sepakat apabila usulan hak angket mafia pajak dikaitkan dengan kepentingan politik. “Ini tidak ada kaitannya dengan kalkulasi politik,” katanya. Menurut dia, hak angket harus dilihat dalam kaitan untuk menuntaskan berbagai kasus mafia pajak yang merugikan negara.

Oleh karena itu,Fraksi PKS mendukung langkah untuk pembentukan pansus hak angket ini. Sementara itu, Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso mengatakan, pimpinan DPR sampai hari ini belum menerima lagi usulan hak angket mafia pajak dari anggota DPR.“Kami menunggu saja,kalau usulan itu sudah disampaikan ke pimpinan, saya pastikan akan diproses sesuai dengan mekanisme yang berlaku,” kata Priyo di Gedung DPR,Jakarta,kemarin. (adam prawira/ant)