REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Anggota Komisi V DPR RI, Abdul Hakim, mendesak Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono untuk melakukan evaluasi terhadap Menteri Perhubungan Freddy Numberi dan pejabat terkait dievaluasi, menyusul terjadinya kecelakaan Kereta Api (KA) di Langen Sari, Banjar, Jawa Barat dan terbakarnya KMP Laut Teduh, pada Jumat (28/1) dini hari.
Red: Stevy Maradona
Sumber: Antara

VIVAnews - Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Anis Matta, mengatakan partainya tetap mendorong pembentukan pansus angket pajak. PKS tidak peduli mitra koalisinya menarik diri.

"Soal angket, kita di PKS mendorong supaya didorong. Yang lain mau mundur silakan," kata Anis di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat 28 Januari 2011.

Menurut Anis, partainya serius mengungkap persoalan pajak. Sebab, pajak adalah masalah penerimaan negara. Jika penerimaan negara bermasalah, maka pembangunan akan terganggu.

"Betapa seriusnya masalah pajak. Pajak berkaitan penerimaan negara. Penerimaan bermasalah, akan mengganggu kelangsungan hidup kita," ujarnya.

Anis mengungkapkan, kalkulasi politik tak relevan dijadikan alasan mundurnya sejumlah fraksi dari pembentukan pansus angket. "Kalkulasi politik tidak relevan," ujarnya.

Sebelumnya, Fraksi Demokrat, PKB, dan PPP sudah memutuskan menarik dukungan atas Hak Angket Pajak. Namun, anggota koalisi lainnya, Golkar dan PAN, menyatakan tak akan mengikuti langkah tiga pertai tersebut.

• VIVAnews

RMOL. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tidak mau ikut-ikutan dengan fraksi lain, yang tergabung dalam koalisi, menarik dukungan terhadap hak angket mafia pajak (MP). PKS tetap pada pendiriannya mendorong pembentukan hak angket kasus tersebut.

"PKS tetap mendorong hak angket dilanjutkan. Kalau yang lain mundur, silahkan saja," kata Sekjen DPP PKS, Anis Matta kepada wartawan di gedung DPR, Jumat (28/1).

Sikap tampil beda yang dilakukan PKS, menurut dia, semata-mata karena persoalan pajak merupakan masalah serius dan fundamental bagi negara. "Kita tetap konsisten," tegas Anis yang juga Wakil Ketua DPR ini.

Sekadar diketahui, Partai Demokrat, PKB, dan PAN menarik dukungannya terhadap pengajuan hak angket mafia pajak ini. Mereka melihat hak angket rentan disusupi kepentingan dan digiring untuk memakzulkan Presiden SBY.

Menurut Anis, PKS tidak mau terjebak dengan kalkulasi politik seperti itu. "Soal kalkulasi politik tidak relevan dibicarakan. Yang penting bagaimana sikap PKS dalam merespons hak angket dan publik harus tahu," ujar Anis. [zul]

Sumber : Rakyatmerdeka

Jakarta - Menkominfo Tifatul Sembiring menilai twitter tidak jauh beda halnya dengan sosial media lain. Namun twitter memang terbuka untuk menjadi sarana warga membocorkan rahasia negara.

Tifatul menyampaikan hal tersebut saat dihubungi detikcom, Jumat (28/1/2011) menyikapi apa yang disampaikan Menhan Purnomo Yusgiantoro kalau twitter menjadi ancaman nonmiliter.

"Mungkin maksudnya twitter itu sangat terbuka sebagai sosial media jadi sarana pembocoran rahasia negara," terang Tifatul.

Tifatul menjelaskan, apa yang disampaikan Menhan tersebut, terkait twitter juga ada kaitan dengan UU yang kini tengah dibahas pemerintah dan DPR.

"Itu terkait RUU Rahasia Negara, bukan melawan twitter," tutupnya.

Sebelumnya Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro menyebut Twitter sebagai ancaman nonmiliter yang patut diwaspadai. Namun, Purnomo tidak mengatakan kalau situs microblogging itu perlu diblokir.

"Ya nggaklah (diblokir), itu sama saja Anda sama kayak provokator, terlalu jauh itu," ujar Purnomo di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (27/1/2011).

(ndr/ndr)


Sumber : detik.com

INILAH.COM, Jakarta - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menegaskan tak akan menarik dukungan usulan hak angket perpajakan dan mempersilakan anggotanya untuk memberikan dukungan.

"Kita tidak akan menarik," kata Sekjen PKS Anis Matta kepada INILAH.COM, di DPR, Jakarta, Kamis (27/1/2011).

Menurut Anis, permasalahan pajak ini perlu ditangani secara serius. "Pajak ini perlu dikelola sangat serius, ini harus. Entah nanti formatnya bisa Pansus tidak sampai angket, atau sampai angket," ujarnya.

Anis juga mengatakan membebaskan anggota fraksi jika ingin ikut dalam inisiator hak angket perpajakan, menggantikan anggota fraksi partai Demokrat yang telah mengundurkan diri. "Kita sudah serahkan kepada anggota yang berminat, silakan," tuturnya.

Seperti diberitakan, dari delapan anggota FPD yang ikut membubuhi tanda tangan terkait hak angket perpajakan, tujuh anggota FPD pada Rabu (26/1/2011) menarik diri secara resmi dengan mengirimkan surat pengunduran diri kepada pimpinan DPR.

Kemudian, Sutjipto yang mencoba konsisten mendapat teguran dari fraksinya. Kemudian dia dengan terpaksa menarik tanda tangan dari dukungan usulan penggunaan hak angket pajak. [mah]
Sumber : inilah.com

Padang- Bank Nagari kembali mengukir prestasi, predikat The Best BUMD of The Year 2010. Anugerah ini merupakan penghargaan tertinggi yang diberikan kepada BUMD yang dinilai berhasil meningkatkan kinerja serta memberikan kontribusi yang terbesar bagi pembangunan perekonomian di daerahnya.

Penghargaan tersebut diberikan Majalah Business Review, Jumat (21/11) kepada Bank Nagari dalam acara penghargaan BUMD dan CEO BUMD Award 2010 versi majalah Business Review, yang digelar di Ballrom Le Meredien Hotel Jakarta. Penghargaan itu diterima Dirut Bank Nagari, H. Suryadi Asmi.

Selain itu, Gubernur H. Irwan Prayitno dalam kesempatan tersebut juga terpilih sebagai Pembina Bank Daerah Terbaik 2010 dan pembina BUMD terbaik 2010.

Di ajang bergengsi itu Bank Nagari menerima lima penghargaan, The Best BUMD of The Year 2010, The Best Bank Daerah of The Year 2010, The Best Finance 2010, The Best Marketing & Customer Satisfaction 2010, The Best Human Capital Management Sistiem Alignment 2010.
Suryadi Asmi yang didampingi Direktur Pemasaran Bank Nagari Indra Wediana, Sekretaris Perusahaan Bank Nagari Wilson Hasan, Kepala Divisi Perencanaan Bank Nagari Rishenri dan sejumlah pejabat teras Bank Nagar, seusai kegiatan tersebut saat dihubungi Singgalang menyatakan suka citanya atas prestasi yang diraih Bank Nagari.
“Penghargaan ini berkat kerja keras dari seluruh unsur pimpinan, karyawan, dukungan dari seluruh stakeholders, serta masyarakat. Terima kasih, karena kepercayaan dan dukungan Bank Nagari dinilai sangat bagus secara nasional. Bahkan, gubernur kita pun mendapat penghargaan serupa sebagai Pembina daerah terbaik dan Pembina BUMD terbaik 2010, ujar Suryadi.

Penghargaan yang diteria itu, katanya, akan menjadi motivasi bagi Bank Nagari untuk meningkatkan kualitas dan pelayanan mereka kepada masyarakat.

Sebelumnya, Bank Nagari juga telah menoreh prestasi gemilang dengan memperoleh Infobank Platinum Award dari majalah Infobank karena mendapat penilaian sangat bagus selama 10 tahun berturut-turut. Selain itu juga juga meraih Annual Report Award 2008, Banking Effeciency Award dari Bisnis Indonesia, serta sejumlah penghargaan lainnya.

Sumber: Harian Singgalang

JAKARTA--MICOM: Pabrikan BlackBerry (BB), Research in Motion (RIM) akhirnya memblokir konten negatif termasuk situs pornografi mulai Kamis (19/1) dengan menggunakan DNS Nawala.

"Alhamdulillah RIM sudah mulai memblokir situs-situs pornografi top rank dengan menggunakan Nawala. Hari ini situs-situs tersebut tidak bisa diakses melalui BB. Ini suatu permulaan yang bagus," kata Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Tifatul Sembiring, di Jakarta, Kamis (27/1).

Sebelumnya, Menteri Tifatul mengancam akan menutup layanan browsing BB di Indonesia jika vendornya tidak menghormati dan mematuhi peraturan perundangan di Indonesia.

Tifatul Sembiring sendiri sempat mendapatkan kecaman dari berbagai kalangan termasuk para pengguna akun twitter di dunia maya.

Namun, kini RIM menyatakan, akan berkomitmen untuk menaati peraturan perundangan di Indonesia, termasuk mulai memfilter konten negatif dan pornografi, dalam jejaring sosial twitter para tweeps (para pengguna twitter) justru berbalik memuji kinerja Menkominfo.

Menteri Tifatul yang cukup aktif melalui akun @tifsembiring sempat mendapatkan apresiasi berupa "4 thumb up" karena ketegasannya menekan RIM agar mematuhi aturan di tanah air.

"Ya, silakan mereka (RIM) berbisnis di Indonesia asal mematuhi UU. Tujuan kita adalah melindungi konsumen BB di Indonesia, agar ada jaminan purnajual, serta para orang tua tidak khawatir anak-anak mereka menggunakannya," kata Tifatul.

Dalam rilis media pada Kamis (19/1) pagi, RIM menyatakan telah berkomitmen untuk mematuhi aturan-aturan yang berlaku di Indonesia.

Vendor asal Kanada itu bahkan menyatakan akan terus mengembangkan pasar dan investasi di Indonesia bekerja sama dengan pengembang dan distributor BB.

"Kita tunggu saja, RIM untuk menjalankan komitmen-komitmen mereka selanjutnya," demikian Tifatul Sembiring. (Ant/OL-12)

Sumber : mediaindonesiacom

INILAH.COM, Jakarta - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menilai tindakan anggota Fraksi Partai Demokrat (FPD) menarik diri dari dukungan hak angket perpajakan terlalu berlebihan.

"Saya kira tidak perlu paranoid biasa saja," kata Sekjen PKS Anis Matta kepada INILAH.COM, Jakarta, Kamis (27/1/2011).

Menurut Anis, Demokrat harusnya tidak menggangap pengajuan hak angket perpajakan sebagai serangan untuk pemerintah.

"Saya tidak mengerti apa alasannya, karena menurut saya hal-hal seperti ini tidak perlu diangkat sebagai serangan terhadap pemerintah," ujarnya.

Saat ini, lanjut dia, yang perlu dilihat adalah objektifnya. Negara ini sepenuhnya hidup dari pemasukan pajak.

"Jadi apapun gangguan dari pajak adalah gangguan terhadap hidup kita, itu menyangkut sumber pendapatan negara, terlepas siapa pelakunya. Dan ini tidak usah dianggap sebagai masalah politik," jelasnya.

Menurut Anis, akhir dari hasil pansus hanya berupa rekomendasi. Rekomendasinya bisa macam-macam, salah satunya adalah regulasi reformasi UU Pajak.

Seperti diberitakan, dari delapan anggota FPD yang ikut membubuhi tanda tangan terkait hak angket perpajakan, tujuh anggota FPD pada Rabu (26/1/2011) menarik diri secara resmi dengan mengirimkan surat pengunduran diri kepada pimpinan DPR.

Dari 30 politisi yang mengajukan hak angket perpajakan, kini hanya tinggal 23 politisi. Karena dinilai tidak memenuhi ketentuan yang ditetapkan, dimana pengajuan hak angket harus memenuhi sekurang-kurangnya mencapai 25 orang, maka pimpinan DPR mengembalikan surat permohonan pengajuan hak angket perpajakan, untuk dilengkapi jika tetap mengajukan hak angket. [mah]

Sumber : Inilah.com

INILAH.COM, Jakarta - Sekjen PKS Anis Matta meminta peredaran buku presiden yang tersebar dibeberapa Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Tegal segera ditarik. Anis menduga penyebaran buku tersebut sebagai kampanye terselubung.

"Ini bisa dianggap sebagai personal campaign," kata Anis Matta kepada INILAH.COM, Jakarta, Kamis (27/1/2011).

Anis juga mempertanyakan sumber dana yang digunakan untuk mencetak 10 seri buku presiden. "Sumber anggarannya dari mana? Ongkos cetaknya dari mana?," tanyanya.

Sebagai Wakil Ketua DPR, Anis juga meminta agar permasalahan penyebaran buku presiden di sejumlah SMP di Tegal dibahas oleh Komisi X.

"Saya kira Komisi X perlu membahas, memasukan dalam agenda untuk menanyakan kepada Mendiknas," ujarnya.

Sebagaimana diberitakan, buku bergambar Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) telah beredar di 61 Sekolah Menengah Pertama (SMP) Kabupaten Tegal. Buku SBY ini merupakan buku literatur yang kontennya bukan berisikan materi pelajaran sekolah, melainkan tentang profil SBY dan sejenisnya.

Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas) mengatakan serial buku tersebut lulus penilaian Pusat Kurikulum dam Pembukuan Badan Penelitian dan Pengembangan tahun 2009. Berikut ini buku serial profil SBY terdiri dari 10 jilid.

1. Lebih Dekat dengan SBY: Jalan Panjang Menuju Istana.
2. Lebih Dekat dengan SBY: Merangkai Kata Menguntai Nada.
3. Lebih Dekat dengan SBY: Memberdayakan Ekonomi Rakyat Kecil.
4. Lebih Dekat dengan SBY: Jendela Hati.
5. Lebih Dekat dengan SBY: Adil Tanpa Pandang Bulu.
6. Lebih Dekat dengan SBY: Peduli Kemiskinan.
7. Lebih Dekat dengan SBY: Diplomasi Damai.
8. Lebih Dekat dengan SBY: Menata Kembali Kehidupan Bangsa.
9. Lebih Dekat dengan SBY: Indahnya Negeri Tanpa Kekerasan.
10.Lebih Dekat dengan SBY: Berbakti untuk Bumi. [mah]
Sumber : inilah.com

Menkominfo Tifatul Sembiring mengatakan tidak akan memblokir situs jejaring sosial twitter terkait pernyataan Menhan Purnomo Yusgiantoro.

"Untuk situs twitter kami tidak akan blokir," katanya kepada Berita8.com, Kamis malam (27/1/2011) di JMC, Jakarta.

Diakui Tifatul diera keterbukaan seperti sekarang ini memang situs jejaring sosial sangat penting untuk informasi, namun harus menggunakan bahasa yang sopan.

"Saya harap janganlah gunakan bahasa yang tidak sopan, banyak bisa dilihat sendiri," tegasnya.

Sebelumnya pemerintah melalui Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro menilai, ancaman nonmiliter bisa berdampak jauh lebih besar dari militer, ini terkait adanya kampanye hitam di situs jejaring sosial," "Dia bisa berupa cyber crime atau lewat twitter," katanya di Senayan, Jakarta.(Jk/faz)

Sumber : berita8.com

TEMPO Interaktif, Probolinggo - Menteri Sosial Kabinet Republik Indonesia Salim Segaf Al Jufri hari ini (27/1) mencanangkan Desa Ngadirejo Kecamatan Sukapura Kabupaten Probolinggo Jawa Timur sebagai Kampung Siaga Bencana (KSB) menyusul aktifitas Gunung Bromo yang kembali meningkat.

"Pencanangan Kampung Siaga Bencana di Desa Ngadirejo ini menjadi momentum bagi seluruh warga negara Indonesia untuk kembali pada jati diri bangsa," kata Salim saat berkunjung ke Desa Ngadirejo.

Desa Ngadirejo merupakan salah satu perkampungan suku Tengger yang menderita dampak paling parah akibat erupsi Bromo yang hingga saat ini masih terus berlangsung.

Menurut Salim, gotong royong, saling membantu dan tolong menolong serta setia kawan merupakan jati diri asli warga Indonesia. Ketika terjadi bencana alam seperti yang terjadi pada Gunung Bromo saat ini, maka jati diri bangsa ini perlu ditumbuhkan kembali. "Saling membantu antara warga satu dengan yang lain menjadi ciri khas KSB,” kata Salim.

KSB, lanjut Salim, ini merupakan wadah kolaborasi untuk melengkapi satu sama lain. Pemerintah selalu siap untuk membantu warga yang terkena dampak erupsi Bromo.

Ketua KSB Desa Ngadirejo, Atmo Triyono kepada Tempo mengatakan, Desa Ngadirejo merupakan desa yang paling parah terkena dampak erupsi Bromo. Desa itu kini memerlukan sejumlah perlengkapan seperti handy talkie, alat transportasi serta lumbung sosial. “HT diperlukan untuk mengorganisir kesiapsiagaan warga dalam menghadapi bencana,” kata Atmo.

Dalam kesempatan itu, Departemen Sosial memberikan bantuan berupa 751 ton beras senilai Rp 4 miliar untuk 134 ribu warga korban erupsi Bromo. Warga tersebut setiap hari mendapat 0,4 kilogram beras selama sebulan. Juga diberikan jaminan hidup untuk 25 ribu warga dengan nilai total senilai Rp 2,2 miliar. “Dalam waktu dekat ini akan diberikan,” kata Andi Zainal, Direktur Perlindungan Korban Bencana Alam Departemen Sosial.

DAVID PRIYASIDHARTA

SUmber : Tempointeraktif

Jakarta - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mendesak Kemendiknas menarik kembali buku serial "Lebih Dekat dengan Presiden SBY" yang diperbantukan di sekolah di Tegal, Jateng. Peredaran buku ini sangat bernuansa politis.

"Saya menemukan buku tersebut pada kunjungan kerja reses bulan ini. Buku terdiri dari 10 seri lebih dekat dengan Presiden SBY. Katanya bantuan pusat menggunakan dana alokasi khusus pendidikan," ujar anggota Komisi X DPR dari FPKS, Rohmani, kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (27/1/2011).

Rohmani menilai keberadaan buku ini sangat mengecewakan DPR. Sebab seolah Presiden SBY sedang menebar aroma kampanye kepada calon pemilih pemula yakni pelajar SMP.

"Kemendiknas harus memprioritaskan kepentingan pendidikan bangsa dibanding kepentingan politik dengan secepatnya menarik peredaran buku tentang SBY yang ditemukan di sejumlah SMP di Kabupaten Tegasl, Jawa Tengah," pinta Rohmani.

Banyak kejanggalan dalam keberadaan buku tersebut. Jika tanpa muatan politis, kenapa hanya Presiden SBY yang dikisahkan dalam buku tersebut. "Buku tersebut bagus namun kenapa hanya Presiden SBY saja yang ditulis bukan presiden lainnya? Buku ini tidak sesuai dengan peruntukannya dan akan sangat
berpotensi menjadi polemik di masyarakat," protesnya.

Ia berharap Mendiknas memahami kepentingan pendidikan di atas kepentingan apapun. Termasuk angan-angan politis dibalik pembagian buku tersebut. "Kemendiknas harus bisa melihat kepentingan pendidikan nasional harus diutamakan. Jangan menyusupkan kepentingan politik dalam dunia pendidikan kita," tandasnya.

(van/ape)

Sumber : Detik.com

Suaranews - Angka perceraian ditengarai semakin merangkak meningkat. Di antara lima tahun terakhir pun, tren perceraian naik tajam. Pasca reformasi terdaftar angka perceraian naik sampai 4 – 10 kali lipat dibandingkan sebelum reformasi. Pada tahun 2009, terdapat 250 ribu perkara perceraian. Jumlah tersebut sebanding beserta 10% mengenai angka pernikahan di tahun 2009. Kebanyakan kasus perceraian (70%) di pengadilan agama yaitu cerai gugat, di mana pihak istrilah yang menggugat cerai suaminya.

Guna mendukung menanggulangi persoalan perceraian, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), meresmikan program yang diberikan nama “Bunda Peduli” semacam ikhtiar memiliki peran secara konselor ketahanan keluarga.

“Program Bunda Peduli ini kelak juga bakal mendatangkan ke tengah masyarakat model bunda sukses yang memperbaiki ketahanan keluarga,” kata Ketua DPP Bidang Perempuan PKS, Anis Byarwati, Selasa (25/1).

Dituturkan Anis, sangat banyak faktor yang merupakan penyebab terjadinya perceraian. Tetapi apapun penyebabnya, hal ini merupakan keprihatinan perempuan PKS. Untuk itu, di antara salah satu agenda Rapat Koordinasi (Rakornas) Bidang Perempuan PKS Sejahtera, 27 – 29 Januari ini, Bidang Perempuan DPP PKS bakal mematangkan berbagai program terkait persoalan ketahanan keluarga.

Selama ini, sambung dia, kader-kader perempuan PKS telah menjadi tempat curhat dan rujukan pendapat dari perempuan berbagai kalangan terhadap persoalan-persoalan hidup. Potensi besar ini akan dikembangkan lebih lanjut oleh Bidang Perempuan PKS.

Lebih lanjut Anis menjelaskan, pihaknya telah merencanakan untuk melatih kader-kader perempuan PKS di setiap kelurahan dengan keterampilan konseling ketahanan keluarga. Keterampilan ini akan menjadi nilai tambah bagi kader-kader perempuan PKS yang selama ini telah dibekali dengan pemahaman utuh tentang membangun ketahanan keluarga.

Selain merencanakan program Bunda Peduli, Bidang Perempuan DPP PKS juga akan menggulirkan program Ayah Proaktif. “Kami menyadari bahwa terwujudnya keluarga yang memiliki daya juang dalam membangun ketahanan keluarga bukan berasal dari sentuhan perempuan saja, tetapi peran ayah juga sangat dibutuhkan.”

Oleh karena itu, Bidang Perempuan PKS akan menggulirkan berbagai kegiatan yang memotivasi para ayah Indonesia untuk perhatian dan terlibat dalam kegiatan pendidikan anak dan menjaga ketahanan keluarga. (DTN/TRIB/POL/Suaranews)

SAMPANG--MICOM: Menteri Sosial Salim Segaf Al-Jufri, Rabu (26/1), memberikan bantuan kepada 74 kelompok usaha bersama (Kube) di Sampang, Madura, Jawa Timur.

Secara simbolis penyerahan bantuan ini disampaikan di pendopo Pemkab Sampang Sampang senilai Rp20 juta untuk masing-masing penerima bantuan. "Kami berharap bantuan ini bisa meningkatkan perekonomian warga khususnya di Kabupaten Sampang ini," kata Mensos.

Nilai total bantuan yang diserahkan Mensos kepada 74 Kube yang tersebar di 14 kecamatan di Kabupaten Sampang itu sebesar Rp1,48 miliar.

Selain menyerahkan bantuan Kube, Mensos juga menyerahkan bantuan perbaikan 100 unit rumah tidak layak huni kepada masyarakat miskin di wilayah tersebut, serta pendistribusian secara simbolis bantuan beras bagi keluarga miskin (raskin).

Nilai bantuan perbaikan rumah tidak layak huni masing-masing Rp10 juta sehingga nilai total bantuan khusus perbaikan rumah Rp1 miliar.

Seusai menyerahkan bantuan secara simbolis di pendopo Pemkab Sampang ini, Mensos meninjau lokasi rumah tidak layak huni tersebut dan berkunjung ke Yayasan Yatim Piatu Al-Furqon di Kecamatan Kota Sampang. (Ant/OL-2)

CIKOLE-- Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Sukabumi, Wawan Supendi bersama sejumlah pengurus bersilaturahmi ke Rumah Dinas Walikota Sukabumi, Muslikh Abdussyukur kemarin pagi (26/1). Kehadiran mereka untuk bersilaturahmi dan memperkenalkan susunan kepengurusan DPD baru yang beberapa minggu ini dilantik. "Pak Wali orang tua kita di Kota Sukabumi ini. Selain itu, kita pun memperkenalkan struktur pengurus DPD PKS Kota yang baru,"katanya Kepada Radar Sukabumi, sore kemarin.
Menurut Wawan, Walikota Sukabumi, Muslikh Abdusyukur, pada kesempatan itu mengutarakan beberapa hal kepada pengurus DPD PKS Kota Sukabumi. Di antaranya mengajak kepada segenap elemen bersama-sama membangun Kota Sukabumi. "Mari kita bangun bersama-sama Kota Sukabumi yang kita cintai ini, karena dengan kebersamaan kita mampu mewujudkan visi dan misi Kota Sukabumi, tuturnya.
Walikota pun menyampaikan mengenai dirinya yang tinggal beberapa tahun lagi masa jabatannya akan berakhir. Dirinya menaruh perhatian besar kepada generasi muda di Kota Sukabumi ini. "Jabatan saya kan tinggal beberapa tahun lagi, menjelang 2013 akan ada estafet kepemimpinan. Yang jelas kami menaruh perhatian yang besar terhadap generasi muda, termasuk PKS," terangya. Diungkapkan Wawan, bahwa kader PKS di Kota Sukabumi ini sekarang didominasi kawula muda. Kebanyakan dari mereka, rata-rata masih berumur di bawah empat puluh tahunan. Bahkan untuk yang menjabat di struktur kepengurusan sekitar 90 persen diduduki golongan muda. "Untuk kader, di PKS kebanyakan muda-muda. Mereka rata-rata berusia empat puluh tahunan. Untuk kepengurusan, hampir 90 persen dari kaum muda," tambahnya. Ketika ditanya pencalonan walikota menjelang Pemilukada 2013, Wawan menjawab bahwa dirinya akan melakukan persiapan termasuk penguatan konsolidasi internal terlebih dahulu. "Untuk 2013, kita mesti siapkan terlebih dahulu segalanya. Sekarang kami perkuat dulu konsolidasi di internal kepengurusan," pungkasnya yang juga merespons pernyataan walikota yang bersama-sama siap membangun Kota Sukabumi tercinta. (rp2)

Sumber : RadarSukabumi

Jakarta (25/1)-Penghentian perekrutan TKI dikhawatirkan menjadi “kerikil dalam sepatu” yang mengganggu hubungan diplomatik antara Indonesia dan Arab Saudi. Indonesia masih berkepentingan dengan pengiriman TKI sebagai salah satu serapan terbesar lapangan kerja di Indonesia. Demikian disampaikan Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PKS, Muhammad Syahfan Badri Sampurno di DPR, Selasa (25/1).

“Kita harus cerdas dalam menyikapi opini yang berkembang dalam Parlemen Arab Saudi tentang penghentian perekrutan TKI ini. Bagaimanapun Indonesia masih sangat berkepentingan terhadap lapangan pekerjaan bagi ribuan TKI di Arab Saudi. Jangan sampai wacana penghentian perekrutan TKI dipolitisasi dan menjadi blunder, sehingga dapat merugikan kedua negara” kata Syahfan.

Pernyataan Syahfan disampaikan sebagai tanggapan atas pemberitaan Harian The Saudi Gazette edisi 11 Desember 2010 bertajuk “Shoura for Halt to Indonesian Labor”. Dalam harian tersebut, diberitakan mengenai wacana tentang penghentian rekrutmen TKI yang dibahas dalam pertemuan Majelis Ash Shura (Parlemen Arab Saudi). Wacana ini muncul sebagai bentuk kekecewaan masyarakat Arab Saudi (diwakili Anggota Parlemen) disebabkan pemberitaan media massa Indonesia perihal penyiksaan Sumiati dan pembunuhan Kikim Komalasari beberapa waktu lalu, yang dianggap tidak proporsional dan cenderung menyudutkan mereka.

Padahal, menurut Parlemen Arab Saudi, kasus tersebut lebih bersifat individual dan tidak dapat digeneralisir. Terlebih lagi Pemerintah Arab Saudi telah berupaya maksimal dalam menangani kasus penganiayaan TKI, baik melakukan tindakan hukum terhadap majikan maupun perawatan terhadap TKI.

Menurut Anggota DPR dari Dapil Bengkulu ini, Walaupun perbuatan penyiksaan itu terjadi, banyak kasus menunjukkan bahwa pemerintah Arab Saudi telah memberikan respon yang cukup memadai dengan melakukan tindakan hukum terhadap majikan yang dipersalahkan. Menurut Syahfan, justru Pemerintah Indonesia dan penyalur TKI yang seringkali “cuci tangan” dan selalu menimpakan kesalahan pada Arab Saudi.

“Terkadang Pemerintah Indonesia justru tidak ingin dipersalahkan dan menuduh serta menyudutkan Pemerintah Arab Saudi. Akibatnya mereka merasa tersinggung oleh tuduhan tersebut. Sikap Arab Saudi ini harus dapat kita pahami dalam konteks hubungan antar kedua negara yang seharusnya menganut asas mutual respect” paparnya.

Pemerintah Indonesia, menurut Syahfan harus segera menyusun langkah-langkah strategis dan konkret serta meningkatkan upaya-upaya diplomasi dalam menyelesaikan masalah TKI ini.

“Jangan sampai masalah TKI ini menjadi hambatan kerjasama saling menguntungkan bagi kedua negara (RI-Arab Saudi) yang selama ini telah terjalin dengan baik” tutupnya.

Short URL: http://www.pks-sumatera.org/?p=1425

Laporan Wartawan Tribun Timur, Mansur AM
TRIBUNNEWS.COM, MAKASSAR - Pengurus DPW Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sulsel akan membahas mengenai persiapan menghadapi Pemilihan Gubernur (Pilgub) Sulsel 2013 di Hotel Clarion, Makassar, Sabtu (29/1/2011) nanti.

Rapat bakal dipimpin Wakil Ketua DPR RI Anis Matta. Rapat ini dihadiri semua pengurus teras PKS Sulsel. "Kalau Partai Demokrat baru pelantikan pengurus, PKS sudah membahas pilgub," kata Wakil Ketua DPW PKS Sulsel, Sri Rahmi, berkelakar saat jumpa pers di RM Faisal, Makassar, Kamis (27/1/2011).

Rapat konsolidasi PKS nanti bersamaan dengan Pelantikan Pengurus DPD Partai Demokrat Sulsel oleh Ketum DPP Anas Urbaningrum. Ketua PKS Sulsel Akmal Pasluddin di sejumlah kesempatan berjanji mengorbitkan kader partainya saat pilgub nanti. Selain agenda pilgub, acara Anis di Makassar cukup padat.

Selain memimpin rapat konsolidasi pemenangan pilgub, agenda Anis di Makassar cukup padat. Sebelum rapat di Clarion, Anis akan menjadi keynote speaker Workshop Ekonomi Umat di STIA LAN Makassar pukul 08.00.

Sri Rahmi yang juga menjabat Wakil Ketua bidang Pengembangan Ekonomi dan Kewirausahaan PKS Sulsel ini menyebut workshop sekaligus upaya PKS untuk memetakan masalah kemiskinan dan prospek ekonomi Sulsel.

Hasil workshop menjadi bahan legislator PKS di DPR RI untuk lobi pengucuran anggaran pemberantasan kemiskinan APBN untuk Sulsel. (*)

Sumber : Tribunews

Sampang (ANTARA News) - Sebanyak 31.200.000 jiwa atau sekitar 13,33 persen dari total jumlah penduduk di Indonesia masih tergolong miskin dan perlu terus mendapatkan perhatian pemerintah.

Hal ini disampaikan Menteri Sosial Salim Segaf Al-Jufri saat melakukan kunjungan kerja ke Sampang, Madura, Jawa Timur, Rabu.

"Tapi saya yakin angka kemiskinan ke depan bisa ditekan mengingat di sejumlah daerah sudah berupaya optimal untuk menekan jumlah kemiskinan, termasuk di Sampang, Madura," kata Mensos.

Ia mencontohkan seperti yang telah dilakukan Pemkab Sampang dari sebelumnya diatas 50 persen pada 2007 kini hanya 30 persen pada 2010.

"Kalau di daerah ada upaya maksimal untuk menekan angka kemiskinan seperti di Sampang ini saya yakin akhir 2014 nanti pemberantasan kemiskinan akan tuntas," katanya menjelaskan.

Mensos menjelaskan, pemerintah sendiri telah melakukan berbagai program dalam berupaya menekan angka kemiskinan di Indonesia. Salah satunya dengan memberikan bantuan kepala keluarga miskin berupa perbaikan rumah kumuh dan bantuan kelompok usaha ekonomi bersama (Kube).

Program ini, kata Mensos akan terus dilakukan hingga 2014 sehingga angka kemiskinan di Indonesia benar-benar bisa ditekan.

Program pemberantasan kemiskinan lainnya yang dicanangkan pemerintah ialah Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) dan Program Keluarga Harapan (PKH).

Angka kemiskinan di Indonesia hampir menyamai jumlah penduduk negara tetangga, semisal Malaysia, Thailand dan Singapura.

Berdasarkan survei, pada 2010 ini penduduk warga Malaysia mencapai 28,2 juta jiwa dan penduduk Thailand, mencapai 65,9 juta jiwa (2009).

Sedangkan bilang disandingkan dengan Singapura, tetangga terdekat Indonesia, maka jumlah penduduk miskin Indonesia itu setara dengan enam kali jumlah penduduk Singapura yang hanya sebesar 4,9 juta jiwa.(*)

(T.KR-ZIZ/A040)

Sumber : Antaranews

Islamedia - Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan meminta kepada semua pihak untuk menerima dan menghormati keputusan pelantikan Wali Kota Nur Mahmudi Ismal dan Wakil Wali Kota Idris Abdul Somad.

INILAH.COM, Jakarta - Anggota Fraksi PKS Nasir Jamil mengaku sangat risau dan prihatin dengan dugaan keterlibatan sejumlah ABG (Anak Baru Gede) dalam kasus terorisme.

"Ini sangat merisaukan dan semakin mengkhawatirkan kalau kemudian usia anak-anak juga direkrut kelompok teroris," tandas Nasir kepada INILAH.COM, di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (26/1/2011).

Menurut anggota Komisi III DPR ini, rekrutmen terhadap anak-anak lebih rentan, karena mereka masih kosong. "Mereka punya semangat tinggi dan cita-cita, mereka didoktrin dengan doktrin-doktrin sesat. Walaupun bagi mereka itu bukan tindak teroris, mereka anggap itu jihad," katanya.

Nasir menilai fenomena keterlibatan anak ABG merupakan tantangan terberat bagi para ulama, semua ormas Islam dan tokoh masyarakat.

"Ini tantangan bagi ormas Islam. Juga kepada para ulama dan tokoh masyarakat. Saya pikir perlulah ulama peduli terhadap ancaman ini. Di samping mereka mengkritisi pemerintah lewat deklarasi kebohongan pemerintah itu, tapi mereka juga perlu melirik ancaman terorisme ini.
Terlepas ini orang menilai hasil rekayasa atau apa, tapi ulama harus punya perhatian jika sampai ada anak-anak ABG ikut rombongan teroris," tandasnya.

Menurut Nasir, penyadaran terhadap anak-anak perlu dilakukan secara pelan-pelan. "Doktrin itu sulit untuk dihilangkan. Tentu harus dengan pelan-pelan. Ulama harus punya kepekaan untuk menangani masalah ini. Ulama bisa menyadarkan mereka lewat pesantren dan tokoh-tokoh masyarakat," ucapnya.

Nasir mengakui upapaya penyadaran oleh para ulama tentang pentingnya sikap nasionalisme memang masih kurang.

Sebagaimana diberitakan, Densus 88 menangkap tujuh remaja di Sukoharjo dan Klaten, Jawa Tengah, Selasa (25/1/2011). Mereka adalah Agung, Joko Lelono, Nugroho, Argo, Tribudi,Sigit Purnomo, dan Yudo Anggoro.

Ketujuh ABG tersebut diduga pelaku teror di rumah ibadah dan sarana umum lainnya, di wilayah Klaten dan Yogyakarta, pada November-Desember 2010 lalu. [bar]