Yogyakarta - Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Luthfi Hasan Ishaaq, berharap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memahami sikap PKS yang mendukung angket mafia pajak DPR. PKS berharap perbedaan pendapat sesama partai koalisi ini dimaknai sebagai bagian dari demokrasi.

"PKS juga menyadari beberapa hal yang terjadi beberapa waktu lalu itu tidak memuaskan mitra koalisi. Konsistensi kita ternyata mengusik keinginan mereka, dan kami yakin Presiden SBY akan memahami dan tidak salah paham terhadap keputusan PKS," ujar Luthfi dalam pidato sambutan pembukaan Mukernas PKS di Hotel Sheraton Yogyakarta, Kamis (24/2/2011).

Luthfi menuturkan PKS mengambil sikap mendukung angket mafia pajak sebagai bentuk konsistensi mendukung pemerintahan. Karenanya tidak tepat apabila PD dan sejumlah partai koalisi lainnya menuding PKS telah melanggar kontrak koalisi.

"Berkaitan dengan angket mafia pajak, PKS berpedoman dengan butir-butir kontrak yang ditandatangani saat bersama SBY yakni mmbangun clean and good goverment," terang Luthfi.

Luthfi lalu mengkritisi sikap keras sejumlah partai koalisi. Menurut Luthfi Presiden SBY tidak pernah secara tegas mengkritik sikap PKS yang berseberangan.

"Di sekitar Presiden SBY ada elit politik yang menggunakan kalimat keras kepada PKS. Saya yakin itu bukan berasal dari SBY," terang Luthfi.

Luthfi lalu menegaskan PKS tidak akan meninggalkan koalisi. PKS akan terus mengawal Presiden SBY hingga pemilu 2014.

"Mereka meminta kita untuk balik kanan, namun itu tidak ada bagi kami, ini karakter bagi kader-kader PKS. Sehingga tidak tepat menjadikan PKS kambing hitam. Saya juga berkeyakinan SBY tidak akan meminta PKS mundur," tegasnya.

(bgs/van)