TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Yogyakarta pada 24-27 Februari, tidak akan membahas reshuffle kabinet. PKS tidak mau mencampuri hak prerogatif Presiden Yudhoyono.
"PKS tidak akan mengambil hak presiden sedikitpun, itu haram hukumnya bagi PKS," ujar Wakil Sekjen PKS Fahri Hamzah di gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (24/2/2011).
Menurutnya, lantaran menggunakan tema bekerja untuk Indonesia, PKS akan lebih berfokus pada sosialisasi kerja pada Mukernas di PKS mendatang. "Kita sosialisasi kerja saja," paparnya.
Wakil Ketua Komisi Hukum DPR RI ini mengemukakan, PKS akan memberikan sikap politik atas kondisi di Indonesia.
"Ada sikap politik, tapi tidak terpengaruh kondisi saat ini. Kita jalan saja. Mantapkan program ke depan," urainya.
Penulis: Ade Mayasanto | Editor: Johnson Simanjuntak
0 komentar