RMOL.Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Luthfi Hasan Ishaaq mengaku tidak khawatir ditendang dari parpol koalisi pendukung pemerintah gara-gara berseberangan dengan Partai Demokrat soal hak angket mafia pajak.

“Pak SBY tidak akan salah paham dengan sikap politik kami. Jadi, nggak akan dikeluarkan dari parpol koalisi. Selama ini yang ngomong itu kan bukan SBY,” ujarnya kepada Rakyat Merdeka, Jumat (25/2).

Berikut kutipan selengkapnya:

Kok Anda begitu yakin tidak ditendang, padahal sikap PKS sering berseberangan dengan Partai Demokrat?

Banyak memang suara-suara dari Partai Demokrat agar PKS dikeluarkan dari koalisi. Apa yang dilontarkan itu belum tentu diterima SBY. Itu hanya usulan atau gagasan. Yang menentukan kan Pak SBY. Sebab reshuffle kabinet adalah hak prerogatif Presiden.

Betul, tapi SBY bisa men­dengar­kan suara-suara itu?

Saya kira Pak SBY bertindak bijak. Tidak akan terpengaruh dengan ucapan orang-orang itu. Sebab, apa yang kami lakukan itu bisa dipahami Pak SBY.

Jadi nggak takut menteri PKS diganti?

Ini bukan masalah kursi men­teri. SBY kontrak politiknya dengan kami untuk membangun pemerintahan good government.

Sekarang kita akan melakukan langkah untuk mengakselerasi proses pemberantasan mafia pajak. Tapi kemudian ada ok­num-oknum yang keberatan tentang itu. Padahal agenda ini adalah untuk memastikan bahwa pemerintahan yang saat ini me­rupakan pemerintahan yang good government.

Tapi sikap PKS itu bersebe­rangan dengan Partai Demo­krat, sehingga wajar bila men­teri­nya dicopot?

Itu kan bukan pendapat SBY. Kita semua paham bahwa SBY itu tidak memiliki kosa kata ancam-mengancam, tidak punya perilaku yang menggunakan kata-kata yang kasar. Beliau pe­mimpin yang santun, pasti cuekin ocehan oknum petinggi Partai Demokrat yang minta PKS di­tendang dari parpol koalisi pen­dukung pemerintah.

Jadi, kami menyakini kalimat-kalimat keras yang dilontarkan petinggi Demokrat itu bukan merepresentasikan akhlak dan sikapnya SBY. Itu hanya orang-orang yang oportunis saja.

Menurut Anda apakah ki­nerja kabinet dari kader PKS sudah maksimal?

Sejauh ini menurut penilaian Pak Kuntoro baik-baik saja. Bagi PKS posisi kementerian itu bukan segala-galanya. Itu hanya sarana untuk berjuang dan memberi pelayanan kepada bangsa Indone­sia. Jadi, PKS akan terus bekerja dan tetap bekerja.

PKS juga dianggap hanya men­jadi duri dalam daging bagi koalisi ini karena menjaga citra sebagai partai bersih, bagai­mana komentar Anda?

Sekali lagi itu bukan pernya­taan SBY. Itu hanya lontaran dari beberapa petinggi Partai Demo­krat. Jadi, biarkan saja.

Saya malah khawatir, justru dengan pertanyaan mereka itulah bisa merongrong eksistensi pe­merintahan SBY dengan perila­kunya yang tidak mencerminkan moral bangsa Indonesia. Jadi, akhlak yang mereka gunakan tidak mencerminkan sikap SBY.

Apa mungkin PKS mundur dari koalisi pemerintahan?

PKS itu setia kawan, punya mo­ralitas dan karakter untuk be­kerja sama. Jadi, apa yang kami lakukan sesungguhnya adalah untuk mengukuhkan, meningkat­kan efektifitas, dan efisiensi pemerintahan SBY.

Jadi, bukan seperti disumsikan oleh orang-orang yang memberi­kan statemen buruk itu. SBY sangat paham dengan itu. Maka kami tidak khawatir SBY salah tafsir terhadap apa yang kami lakukan.

SBY seperti kita ketahui dalam mengambil kebijakan selalu alur berpikirnya sangat rapi, jelas, dan sangat proporsional. Adapun orang-orang yang berteriak ini adalah orang yang sangat emo­sional. Itu bukan karakter SBY.

O ya, apakah Anda kecewa hak angket pajak tidak terben­tuk?

Sebagai partai yang mem­per­cayai aturan main demokrasisasi, maka kalau kita sudah berdebat dan menyampaikan seluruh argu­mentasi dan urgensi perlunya Pansus. Lalu DPR tidak merima, ya sudah kita terima saja putusan DPR itu. Apalagi sudah ada Panja, meski hanya rangkaian reguler.

Apa sih komitmen PKS se­hingga ngebet membentuk hak angket pajak?

Kan semua orang tahu tentang mafia pajak dan berapa besar potensi kebocorannya. Padahal hampir seluruh APBN bersumber dari pajak. Kalau tidak ada yang mempermainkan pendapatan negara dari pajak, maka APBN kita bisa dua kali lipat dari se­karang.

Nah, kalau sampai Rp 20.000 triliun APBN kita, betapa banyak yang bisa dilakukan untuk bangsa dan negara kita. Itu kan keringat rakyat yang kemudian dibelok­kan oleh mafia. Yang harusnya masuk ke kas Negara, tapi dibe­lokkan ke berbagai tempat yang tidak sesuai dengan peruntukan­nya. Ini sudah merupakan mafia pajak. Jadi, kami merasa langkah yang diambil adalah dengan membuat Pansus. Bukan langkah yang konvensional hanya dengan Panja. [RM]