Dua rombongan anggota Komisi IV DPR saat ini sedang berada di Perancis dan China untuk keperluan pembahasan RUU Peternakan dan Kesehatan Hewan. Hasil kunjungan kerja tersebut perlu diaudit agar dapat dipastikan agenda tersebut bukanlah fiktif.

"Kunker ini harus dikritisi agar menjadi agenda yang efektif. Hasil dari kegiatan di sana harus diaudit, kalau perlu seharusnya tiap akan kunker disampaikan kepada publik sebelum berangkat," kata Ketua FPKS, Hidayat Nurwahid, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (12/12/2012).

Dia sepakat perlunya pembatasan kunjungan kerja DPR ke luar negeri. Pihak DPR seharusnya memilah mana kunjungan kerja yang diperlukan. Namun memang ada beberapa pembahasan RUU yang membutuhkan kunjungan ke luar negeri sebagai perbandingan.

"Secara prinsip saya membatasi ke luar negeri, tapi memang beberapa rancangan UU itu memerlukan pendalaman dan studi langsung dan sebagainya," ujarnya.

Dia mengusulkan agar pimpinan DPR menginisasi rapat untuk membahas mengenai aturan kunker ke luar negeri ini. Harus ada aturan yang ketat agar kunker-kunker DPR berjalan tepat sasaran.

"Hal ini butuh kebijakan dari fraksi dan pimpinan DPR, di BURT juga. Kalau sejak awal di BURT itu sudah dikritisi maka tentu tidak akan terjadi seperti ini. Kalau ini kemudian dibiarkan tetap ada anggaran, akan selalu terjadi kunker-kunker seperti ini," pungkasnya.

(trq/lh)

http://news.detik.com/read/2012/12/12/110103/2116267/10/fpks-hasil-kunker-ke-lb-bahas-ternak-sapi-harus-diaudit