INILAH.COM, Jakarta - Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Lutfie Hasan Ishaq menyatakan bahwa PKS taat azas. Hal ini menyangkut sikap Ketua Dewan Pembina Demokrat atau Ketua Sekretariat Gabungan, Susilo Bambang Yudhoyono mengenai koalisi dan ada partai yang melanggar butir- butir kesepakatan.
"Siapa yang melanggar, ya enggaklah. PKS kan taat azas tidak melanggar," ujar Lutfie Hasan kepadaINILAH.COM, Jakarta, Selasa (1/3/2011).
Menurutnya, sebagai anggota koalisi kalau ada kebijakan dari Presiden SBY maka akan ditaati. Akan tetapi kalau bukan dari SBY maka tentu akan didiskusikan terlebih dahulu.
Menurut dia, Presiden dalam pidatonya tentang koalisi di Istana Merdeka, tidak menyebutkan nama partai politik yang dimaksud melanggar butir kesepakatan yang telah ditandatangani. SBY tidak menyatakan bahwa PKS melanggar.
Menurut Lutfie, Presiden baru menyatakan akan melakukan evaluasi dan berbicara kepada pimpinan partai politik koalisi. Kalau komunikasi lancar, menurutnya tidak akan ada asumsi-asumsi yang muncul."Ya sudah, kita tunggu saja," katanya.
PKS bekerja untuk kepentingan SBY dan untuk kepentingan nasional. Kalau ada penilaian bahwa PKS melanggar atau bandel, maka parameternya harus jelas. Misalnya dalam hak angket mafia pajak, ketika PKS menerima hak tersebut dimana anggota koalisi lain menolaknya.
"Misalnya kita ingin memberantas mafia pajak apakah salah? apakah tidak ingin mafia dihilangkan. Kalau berbuat baik, jangan salah dipahami ini menjadi bandel. Sepanjang bukan pak SBY yang mengatakan, tidak usah direspon," jelasnya. [tjs]
0 komentar