JAKARTA - Desakan agar PKS segera menarik diri dari koalisi dipandang sebagai upaya merebut kursi menteri di Kabinet Indonesia Bersatu II. "Ada pihak pihak yang ingin menjadi menteri, kursi PKS dan Golkar cukup empuk," ujar mantan Presiden PKS, Hidayat Nur Wahid di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, siang ini.
Menurut anggota Komisi I DPR ini, sebagian pihak sengaja memanfaatkan konflik pasca Rapat Paripurna hak angket pajak untuk membuat gaduh suasana dan mengincar posisi PKS dan Golkar. "Ada yang memang ingin membuat hal hal yang bukan masalah menjadi masalah," tegas Hidayat Nur Wahid. "Mereka bidik itu (kursi menteri), jangan reshuffle jadi ajang balas dendam," tambahnya.
Pasca Paripurna hak angket pajak, sejumlah anggota fraksi Partai Demokrat mendorong agar PKS dan Golkar keluar dari susunan koalisi. Perbedaan langkah politik secara terus menerus dipandang sebagai hal yang tidak elok dalam kebersamaan koalisi. Namun, hal ini dibantah Hidayat Nur Wahid dengan menyatakan bahwa pelaksanaan kontrak politik koalisi bukan berarti selalu sama. "Ini bukan untuk menjatuhkan SBY, secara prinsip tidak berseberangan, tapi ada cara yang berbeda, yang namanya hak angket itu individual," tegasnya.
"Segala sesuatu harus dibicarakan, yang pertama kali inisiasi hak angket Demokrat lho," ujar Hidayat mengingatkan bahwa usulan hak angket pajak pertama kali datang dari anggota Partai Demokrat. Meski mengakui perbedaan persepsi antar partai koalisi, Hidayat Nur Wahid menyerahkan keputusan sepenuhnya pada Presiden SBY. "Biar SBY yang putuskan," ujarnya.
Editor: HARLES SILITONGA
Sumber : Waspada
0 komentar