REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPR RI Yan Herizal menilai, rencana pemerintah untuk menaikkan gaji presiden dan pejabat negara lainnya sebagai bentuk inkonsistensi dan perencanaan anggaran yang tidak pro rakyat.

Yan mengatakan, di satu sisi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyerukan penghematan anggaran negara. Namun, di sisi lain pemerintah melalui Menteri Keuangan malah merencanakan kebijakan untuk menaikkan gaji pejabat negara.

"Katanya disuruh berhemat, kok malah mau menaikkan gaji pejabatnya. Kalaupun ada penyesuaian gaji, harusnya diprioritaskan untuk pegawai level bawah dulu," ujar anggota Komisi XI bidang keuangan RI itu.

Menurut dia, masih banyak pegawai yang gajinya di bawah Upah Minimum Regional (UMR).
Ia mengatakan, payung regulasi untuk menaikkan gaji pejabat belum jelas dan sistemnya masih konvensional sehingga rawan masalah.

Dalam pandangan politikus PKS itu, pemerintah seharusnya mempertimbangkan dampak kebijakan tersebut dalam jangka panjang, dan implikasinya untuk masyarakat, bukan hanya sekedar ingin menyenangkan pihak-pihak tertentu saja.

"Kemarin pejabat BI juga minta naik, padahal gaji pegawai yang paling rendah saja masih ada yang di bawah UMR. Kenaikan gaji seharusnya diprioritaskan untuk para pegawai rendahan. Presiden dan pejabat negara belum waktunya naik gaji Apakah adil jika pejabat tambah sejahtera, sementara rakyat tambah sengsara," kata Yan.

"Kenaikan gaji pejabat justru dikhawatirkan dapat memicu inflasi, hal ini karena kenaikan gaji pejabat juga dilakukan di tingkat daerah. Kenaikan gaji pejabat daerah sangat sensitif terhadap inflasi harga bahan makanan di tingkat lokal," katanya.