REPUBLIKA.CO.ID,YOGYAKARTA-–Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tidak khawatir dukungannya terhadap angket mafia pajak disalahpahami SBY. Kemungkinan partai ini ditendang dari koalisi setelah kalah dalam voting penentuan angket tersebut, juga ditepis.‘’ Orang lain bisa saja menyalahpahami PKS, tapi kami yakin SBY tidak akan demikian. Karena itu kami aman saja melangkah," kata Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq, Rabu (23/2).

Apalagi, tambah dia, komunikasi PKS dengan SBY sangat intensif.Sejak awal dan sampai saat ini, tambah Luthfi, komitmen PKS juga jelas. Yaitu mengantarkan SBY sampai masa jabatannya berakhir. PKS pun, tegas Luthfi, tidak akan keluar dari koalisi partai pendukung Pemerintah. "Komitmen PKS adalah koalisi permanen dengan SBY sampai masa jabatannya berakhir,’’ ujar dia lugas.

Luthfi menjelaskan, tujuan PKS mendukung hak angket mafia pajak adalah untuk menyelesaikan masalah perpajakan di tanah air. Hal ini penting karena pajak merupakan komponen paling besar yang digunakan untuk pembangunan yang efeknya dapat mensejahterakan rakyat."Semula kami berharap jika hak angket gol maka sejumlah masalah pajak dapat diselesaikan dan pada gilirannya dapat meningkatkan pendapatan negara dari sektor pajak," ujar Luthfi.

Namun karena hak angket tidak disetujui, kata dia, maka PKS akan tetap mendorong penyelesaian masalah perpajakan melalui beragam instrumen yang sudah ada dan masih berjalan.Dalam paripurna DPR, Selasa (22/2), pengambilan keputusan apakah angket mafia pajak akan bergulir atau tidak, mendapatkan hasil dramatis. Hanya dengan berselisih dua suara, usulan angket tersebut kandas. Pendukung angket hanya mengumpulkan 264 dukungan. Sebaliknya para penolak angket mafia pajak mengantongi 266 suara.
Red: Krisman Purwoko
Rep: Palupi Annisa Auliani