TEMPO Interaktif, YOGYAKARTA - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) akan menunggu sikap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berkaitan dengan nasib partai ini dalam koalisi partai pendukung Yudhoyono. Presiden PKS Luthfi Hasan Isshaq menegaskan, partainya memilih tidak mengacuhkan intrik dan tekanan di sekitarnya, khususnya yang meminta PKS keluar dari koalisi.

"Sikap kami masih jelas, tidak akan mendahului. Kami akan tunggu saja dari Pak SBY, kita manut," kata Luthfi seusai penutupan Musyawarah Kerja Nasional PKS di Yogyakarta kemarin. "Sebab, kontrak politik kami dengan SBY, bukan dengan fraksi dari partai lain, apalagi oknum yang coba menginginkan (PKS keluar) itu," ia menambahkan.

Koalisi partai-partai pendukung Yudhoyono, yang diwadahi dalam sekretariat gabungan, terancam pecah lantaran PKS dan Golkar berbeda sikap dengan Demokrat, PPP, PKB, dan PAN perihal usulan pembentukan panitia khusus hak angket perpajakan.

Dalam sidang paripurna DPR, Selasa lalu, Golkar dan PKS mengusung perlunya hak angket pajak, sedangkan Demokrat dan tiga partai lain menolaknya. Hasil voting anggota Dewan menyatakan usulan hak angket tersebut kandas. Atas pembangkangan PKS dan Golkar inilah, Demokrat melempar wacana perlunya evaluasi bagi partai-partai koalisi. Bahkan muncul desakan agar PKS dan Golkar keluar dari koalisi.

Menurut Luthfi, jika memang ada kesalahan yang dilakukan dalam kemitraan koalisi oleh kadernya, seharusnya itu diselesaikan secara gentleman. "Bukan dengan cara mengkambinghitamkan mitra koalisi," katanya.

Di Jakarta, Ketua DPP PKS Nasir Djamil dan Wakil Sekretaris Jenderal Golkar Happy Bone Zulkarnaen meminta Demokrat berbahasa tegas perihal wacana evaluasi terhadap koalisi. "Bahasa evaluasi itu apakah memiliki arti mengeluarkan Golkar dan PKS dari koalisi," kata Happy dalam diskusi soal koalisi di Jakarta kemarin. Dalam acara ini, juga hadir Wakil Sekjen Demokrat Saan Mustopa.

Menurut Happy, Demokrat seolah memberi ancaman terhadap anggota koalisi. Jika memang mengancam, ia melanjutkan, berarti Demokrat sudah melakukan sandera politik.

"Sebab, anggota koalisi tidak diberi ruang untuk melaksanakan misi yang sebenarnya, yakni justru membantu pemerintahan," katanya. Penolakan angket, kata Happy, sebenarnya membuka kotak pandora soal kondisi koalisi. "Golkar tidak takut diancam," ujar Happy.

Nasir Djamil mempertanyakan kesalahan yang dibuat oleh partai anggota koalisi yang melanggar kesepakatan. "Apakah cuma karena berbeda pendapat soal cara membantunya?" katanya. "Saat ini kami seolah dipaksa sama."

Menjawab pertanyaan itu, Saan menegaskan bahwa sejak awal partai koalisi telah sepakat mendukung Yudhoyono. "Itu berarti juga harus menjaga semua langkah dan kebijakan Presiden hingga di parlemen," kata dia. "Kalau tidak, buat apa ada koalisi?"

Pengamat politik dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Bachtiar Effendy, sangsi Yudhoyono berani menindak tegas Golkar meski partai itu telah berulang kali mengambil sikap berbeda dengan sikap koalisi. "Sekarang berani enggak, Presiden? Atau beraninya menendang PKS karena dia partai kecil?" ujarnya.

PRIBADI WICAKSONO | SANDY INDRA | ISMA SAVITRI | DWI WIYANA