JAKARTA - Kelanjutan pembentukan Pansus Hak Angket Pajak akan ditentukan di Rapat Paripurna, Selasa 8 Februari, pekan depan. Dua pekan dipromosikan, para inisiator berhasil mengumpulkan 114 tandatangan anggota dewan kecuali Fraksi Demokrat dan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Namun, muncul dugaan adanya upaya menggagalkan pembentukan hak angket pajak. Adalah PDI Perjuangan yang mencurigai hal tersebut. Sekjen PDIP Tjahjo Kumolo menduga upaya penggembosan usulan hak angket akan digencarkan ke beberapa fraksi lintas partai di parlemen Senayan.

Menanggapi upaya itu, Sekjen Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Anis Matta menegaskan, fraksinya akan tetap mendorong dibentuknya pansus hak angket yang ditujukan membongkar kongkalikong lingkaran mafia di lingkungan pejabat Direktorat Jenderal Pajak. "PKS menegaskan tetap mendukung hak angket pajak," kata Anis di Gedung DPR, Jumat (4/2/2011).

Bahkan sebagai pimpinan DPR, dia optimis pansus hak angket pajak terbentuk kerena syarat administratif jumlah minimal dukungan 25 anggota dewan sudah terpenuhi. "Buat kami, asal syarat administrasi terpenuhi, kita lanjut," tegasnya.

Anis menjelaskan, pansus hak angket pajak dimaksudkan untuk membenahi lubang kebocoran penerimaan negara di sektor pajak. "Tidak perlu dikhwatirkan, ini mekanisme biasa. Nggak perlu dikaitkan ini tujuannya untuk mengganggu pemerintahan," ujarnya.(ram)

Sumber : Okezone