TEMPO Interaktif, Yogyakarta - Sesaat setelah Fraksi Partai Keadilan Sejahtera menyampaikan pandangan fraksinya, Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera Anis Matta menemui Sri Sultan Hamengku Buwono X di kediamannya, Keraton Kilen, Kamis, (3/2).

PKS berjanji mengutus kader terbaiknya untuk memperjuangkan keistimewaan DIY melalui penetapan Gubernur DIY dan wakil gubernur DIY adalah Sultan dan Pakualam yang bertakhta.

“Akan kami perjuangkan nanti di DPR, dengan mengutus anggota fraksi yang kuat untuk mempertahankan pilihan kita soal penetapan,” kata Anis Matta kepada wartawan di Bale Raos, Kamis, (3/2) usai menemui Sultan di Keraton Kilen.

Anis mengakui mereka berbeda sikap dengan anggota Sekretariat Gabungan dari partai koalisi yang mendukung pemerintah. Perbedaan sikap ini, menurut Anis, lantaran sikap PKS jauh sudah ditentukan ketika Sekretariat Gabungan baru terbentuk. “Sebagian besar fraksi pilihan periode lalu adalah penetapan, jadi kami yakin pilihan partai tidak berubah,” katanya.

Lagi pula, kata Anis, seharusnya Sekretariat Gabungan menjadi dapur koalisi, tapi nyatanya hanya menjadi alat sosialisasi kebijakan yang sudah dibuat. Sebagai contoh, ketika hampir semua fraksi di DPR menyetujui penetapan, Presiden yang didukung Partai Demokrat memiliki rencana sendiri. “Presiden datang dengan rencananya sendiri untuk pemilihan,” kata dia.

Anis berpendapat karena sikap fraksi PKS sudah tegas pada periode lalu maka mereka berketetapan pada penetapan. Lagi pula, ujar dia, Sekretariat Gabungan membebaskan partai menentukan sikap dalam soal RUUK DIY.

Pada kesempatan ini dengan tegas Anis Matta menilai langkah pemerintah yang mengusulkan dua jabatan yakni Gubernur Utama dan Gubernur Terpilih dalam Rancangan Undang-Undang Keistimewaan (RUUK) justru kian memperumit keadaan. “Selain rumit juga merepotkan system jadi kami menolak gubernur utama,” katanya.

Menurut dia, ketika dalam satu pemerintahan ada dua jabatan, maka akan menyulitkan pengambilan keputusan.

Anis menuturkan seharusnya pemerintah tidak melupakan dan menghargai faktor masa lampau di mana Keraton dengan penuh kesadaran ikut bergabung di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sehingga Yogyakarta layak menjadi istimewa.

“Pemerintah tidak usah memperdebatkan sisi demokrasi karena monarki Keraton sudah hilang seiring dengan masuknya mereka menjadi kesatuan NKRI," tegas Anis.

Ihwal kunjungannya ke Keraton Kilen, Anis menyampaikan terkait dengan rencana PKS mengadakan Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) 24-27 Februari di Hotel Sheraton. Sri Sultan diminta menghadiri acara itu. Kegiatan itu rencananya akan diikuti oleh DPW, DPD hingga DPP se-Indonesia dengan peserta sekitar 2500 kader. “Kami akan mengkonsolidasikan sikap partai antara lain menghadapi Pemilu 2014,” ujarnya.

Dihubungi terpisah di Kepatihan, Rabu, (2/2), Sultan mengaku tidak akan menyatakan sikapnya di pers terkait dengan pandangan fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat, Rabu, (2/2). Dalam pandangan soal RUUK DIY yang tegas mendukung penetapan hanya tiga partai yakni PKS, PDIP, dan Hanura. “Sikap saya akan saya sampaikan pada 17 Februari,” kata Sultan. Rencananya, pada hari itu, DPR akan berdialog dengan Sultan.

BERNADA RURIT

Sumber : Tempointeraktif