JAKARTA (SINDO) – Partai Demokrat mencium aroma reshuffle(pergantian) kabinet yang semakin dekat. Partai Demokrat pun meminta partai koalisi bersiap merelakan menterinya jika terjadi pergantian kabinet.

Indikasi pergantian yang makin dekat ini diungkapkan Wasekjen DPP Partai Demokrat Saan Mustopa di Gedung DPR, Jakarta, kemarin. Menurut dia,pergantiankabinet dilakukan sebagai buntut evaluasi pemerintahan. ”Sepertinya reshuffle kabinet semakin dekat,” tegas Saan. Dia mengungkapkan, saat ini Presiden sudah menerima keseluruhan hasil evaluasi dari Ketua Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) Kuntoro Mangkusubroto.

Presiden sedang mempertimbangkan tindak lanjut dari evaluasi itu, apakah akan diteruskan dengan pergantianatau tidak. “Kalau keputusan akhir Presiden adalah melakukan reshuffle, tidak ada yang berhak melawan karena itu sepenuhnya hak prerogatif Presiden,” ujarnya. Saan tidak merinci siapa menteri yang bakal terkena kebijakan pergantian ini.Namun, pada prinsipnya, siapa pun harus bisa menerima apa yang hendak diputuskan Presiden, termasuk jika yang bersangkutan menteri dari kader parpol.

Partai Demokrat, kata dia, sebagai pendukung utama Pemerintahan SBY –Boediono tidak akan memprotes jika ada kadernya di kabinet yang diganti. Saan pun mengaku, beberapa menteri dari partainya seperti Menteri ESDM Darwin Zahedy Saleh dan Menteri Perhubungan Freddy Numberi sering dikaitkan dengan isu pergantian. Karena itu, jika nanti kedua menteri dari Demokrat itu diganti, Partai Demokrat tidak akan mempersoalkannya.

”Kami akan pasrahkan kepada Presiden karena ini hak prerogatif Presiden. Bahwa evaluasi kemudian dilakukan reshufflekabinet, tentu itu hak prerogatif Presiden yang kami akan ikuti,”tandasnya. Namun, Sekjen DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Anis Matta meyakini Presiden SBY tidak akan melakukan pergantian. Selain karena faktor nilai tawar partai koalisi yang semakin menguat pascaputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang meringankan syarat hak menyatakan pendapat, kata Anis,Presiden juga menyadari bahwa pergantian justru akan memojokkan posisinya. ”Saat ini masyarakat tidak melihat kondisi ini sebagai akibat kinerja menteri orang per orang, tetapi lebih pada kinerja tim yang dikomandoi Presiden,” tegasnya.Anis mengatakan, kondisi di Setgab Koalisi yang kurang efektif juga akan memengaruhi stabilitas politik di Parlemen jika Presiden tetap memaksakan pergantian. Apalagi, jika ada partai mitra koalisi yang porsi kabinetnya berubah atau bahkan sampai berkurang.” Namun, jika itu tetap dilakukan, kita tetap akan menghormati dan menghargainya karena itu memang hak prerogatif Presiden,” tandasnya.

Sedangkan Ketua DPP Partai Golkar Priyo Budi Santoso mengungkapkan, sesuatu hal tentu akan ada implikasinya, termasuk jika Presiden melakukan pergantian. Namun, Golkar tidak dalam posisi melarang atau mendorong untuk dilakukan pergantian.Hanya saja, melihat dinamika politik yang berkembang, Priyo pun meragukan jika Presiden akan melakukan pergantian. Khususnya jika mengutak- atik menteri dari partai koalisi. ”Monggo (silakan) itu diputuskan oleh Presiden dengan perhitungan yang tentu harus efektif,” tegasnya.

Meski pergantian masih menjadi rahasia Presiden, selama ini telah berhembus kabar sejumlah menteri bakal diganti. Bahkan, Direktur Utama PT Pertamina Karen Agustiawan disebut bakal diposisikan menggantikan Menteri ESDM Darwin Zahedy Saleh. Kabar itu pun semakin menguat saat ada rumor yang menyatakan bahwa Karen mengundurkan diri dari Dirut PT Pertamina. (rahmat sahid/maesaroh)