Metrotvnews.com, Jakarta: Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menolak rencana Kementerian Keuangan menaikan gaji Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan sejumlah pejabat negara tahun ini. Menurut PKS hal itu tidak tepat, mengingat inflasi Indonesia terus memburuk.

"Kalau melihat inflasi yang terus memburuk menjadi 6,9 persen, mungkin saja realitas inflasinya lebih dari 6,9 persen. Inflasi berdampak melemahkan daya beli masyarakat. Dengan kondisi seperti ini, tidak etis mengusullkan kenaikan gaji pejabat negara," kata Sekretaris Jenderal PKS Anis Matta di Gedung DPR/MPR RI, Jakarta, Jumat (28/1).

Anis menilai, gaji anggota DPR saat ini sudah sangat bagus dibanding gaji anggota parlemen di negara berkembang. Ia meminta pemerintah memperbaiki parameter pengukuran gaji dengan tingkat kesejahteraan masyarakat. Bank Dunia menetapkan batas kemiskinan 2 dolar AS per hari dan Indonesia 1 dolar AS per hari. "Ukuran 2 dolar per hari juga masih belum layak."Ucapnya.

Niat Kementerian Keuangan menaikan gaji Presiden SBY muncul usai SBY mengeluh gajinya tak naik selama tujuh tahun terakhir. Kementerian Keuangan berkilah masalah kenaikan gaji pejabat negara sudah dibicarakan dalam tiga tahun terakhir.(Andhini)

Sumber : Metrotvnews