GAMBIR (Pos Kota) – Empat pasang calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta periode 2012-2017 bakal bersaing ketat. Keempat pasang calon tersebut berasal dari sejumlah partai besar yang kini duduk di DPRD DKI Jakarta

Calon-calon yang bakal bersaing ketat tersebut tetap muka lama yakni H. Fauzi Bowo (anggota Dewan Pembina DPP Demokrat), H. Djan Faridz (anggota DPD RI), H. Nachrowi (Ketua DPD Demokrat DKI Jakarta) serta pasangan H. Prijanto/Rano Karno. Sedangkan PKS yang sebelumnya gagal mendudukkan Adang Darajatun sebagai gubernur, akan mengusung calon sendiri.

Keempat calon tersebut berasal dari sejumlah partai yang kini mengusai 94 kursi di DPRD DKI Jakarta. Yakni Demokrat (32 kursi), Partai Keadilan Sejahtera (18 kursi), PDI-Perjuangan (11), Golkar (7), PPP (7), Gerindra (6), PAN (4), Damai Sejahtera (4) Hanura (4) dan PKB (1).

M. Taufik, Ketua DPD Gerindra DPRD DKI Jakarta, mengatakan dari komposisi partai yang menduduki DPRD saat ini, posisi Fauzi Bowo dan Nachrowi agak dilematis. Sebab, keduanya masuk dalam daftar calon baik di Demokrat mapun empat partai yakni Gerindra, Golkar, Hanura dan Damai Sejahtera.

“Demokrat akan sulit memutuskan apakah akan mengusung Fauzi atau Nachrowi. Fauzi di dewan Pembina DPP sedangkan Nachrowi ketua DPD ,”tandasnya.

Menurut hitungan Taufik, PDI-Perjuangan yang hanya mempunyai 11 kursi di DPRD harus merengkuh satu partai lainnya untuk bisa mengusung calon. “Partai pendamping yang ada bisa PPP (7 kursi) atau PAN (4 kursi). Tanpa itu PDI-Perjuangan dipastikan tidak akan bisa maju,”katanya.

H. Ade Sukardi, Ketua Jaringan Ekonomi Masyarakat Madani (Jeram), mengatakan sebaiknya partai-partai di DPRD tidak terlalu mengagunkan suara yang diperoleh pada pemilihan umum lalu. “Ini yang memilih adalah warga Jakarta. Bila ada calon independen yang berkualitas saya yakin mereka bisa menang dan dipilih warga,”tandasnya.

Ia mengakui dari nama-nama yang sudah beredar, Fauzi Bowo masih memiliki suara di kalangan rakyat bawah. “Tapi suara akan berkurang bila Fauzi tidak hati-hati dalam kebijakan dalam satu setengah tahun tersisa,”jelasnya. (john/B)

Sumber : PosKOta