"Kalau konsisten berdasar piagam koalisi kita konsisten," kata Fachri di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (24/2/2011).
Fachri menjelaskan, piagam menyebut butir mengenai koalisi reformis untuk menghadirkan pemerintah Indonesia yang bersih, bebas KKN dan memiliki tata pengelolaan yang baik (good governance).
"Kalau (piagam) itu dasarnya, apa dasar kita menolak angket?," sambungnya.
Wakil Ketua Komisi Hukum DPR ini menyayangkan adanya rasa ketakutan berlebih (paranoid) dari partai penguasa yang menanggap angket pajak sengaja diusulkan untuk menjatuhkan pemerintahan.
"Ini ngawur saja, kalau berpendapat seperti itu. Kita jangan menjilat SBY seperti itu," tandasnya.
Mengenai kabar perombakan (reshuffle) kabinet, PKS yakin Presiden SBY menggunakan hak prerogatifnya dengan bijak.
"Hak mengangkat menteri itu hak presiden setiap saat, itu silakan saja," ujarnya.(crl)
Sumber : Okezone

0 komentar