TEMPO Interaktif, Jakarta - Politikus Partai Keadilan Sejahtera Nasir Djamil mengaku partainya sedang melobi balik Politikus Partai Demokrat untuk menyetujui usulan hak angket perpajakan. Demokrat diminta membuktikan kalau Partai Pemerintah dan Partai Koalisi serius ingin melakukan perombakan sistem perpajakan di Indonesia.

"Saya heran mengapa Demokrat terkesan takut dan cenderumg defensif terkait dgn hak angket perpajakan," ujarnya melalui pesan pendek yang diterima TEMPO di Jakarta, Sabtu (12/2) malam.

Nasir yang juga ikut menandatangani usulan hak angket mengira kalau partai Demokrat termakan opini bahwa hak angket merupakan senjata partai lain untuk menyerang Demokrat. Padahal tidak ada niat secuilpun untuk menyerang salah satu partai dalam angket perpajakan.

PKS, kata Nasir masih optimis semua partai pendukung usulan hak angket tidak akan berbalik badan. Untuk kemudian mundur dan menjadi menolak usulan angket. "Saya yakin itu," ujarnya.

Sebelumnya partai Demokrat menyatakan akan terus melakukan upaya perlawanan terhadap usulan angket yang siap akan digulirkan di rapat paripurna mendatang. Sekretaris Fraksi Demokrat Saan Mustofa mengaku fraksinya terus melakukan komunikasi terhadap fraksi lain untuk membendung arus angket yang sudah deras berjalan. Saat ini ada sekitar 114 tandatangan anggota dewan dan tiga tandatangan pimpinan DPR yang mendukung usulan hak angket.

Wacana angket perpajakan diperkirakan kembali memanas. Terlebih setelah Badan Musyawarah DPR sepakat untuk menjadwalkan pembacaan surat masuk soal usulan angket di rapat paripurna 16 Februari mendatang. Demokrat sempat mendukung bahkan ikut menginisiasi terbentuknya usulan angket ini, namun partai pemerintah itu berbalik arah di tengah jalan.

SANDY INDRA PRATAMA