"Makanya tak pernah ada lobi-lobi dengan pimpinan pusat," kata Nasir sebelum rapat paripurna di kompleks parlemen Senayan, Selasa, 17 September 2013. Kader PKS, kata dia, mempunyai standar untuk merekomendasikan calon legislator. Syaratnya, ujar dia, memenuhi akhlak moral, intregitas, mempunyai basis massa di daerah, dan kedekatannya dengan konstituen.
Nasir menambahkan, mekanisme ini berlaku untuk calon legislator dari Dewan Perwakilan Rakyat daerah dan pusat. Nama yang memperolah suara paling banyak, kata dia, dipastikan mendapatkan urutan pertama dalam daftar calon legislator.
Hasil pemilihan internal, Nasir melanjutkan, diserahkan ke dewan pimpinan pusat untuk disahkan. Dia membenarkan apabila pusat bisa mengganti urutan nomor calon yang sudah masuk dalam daftar calon legislator berbeda dengan pemilihan. Ada pertimbangan sendiri untuk mengubah penomoran.
Pertimbangan itu, kata Nasir, melihat kebutuhan tokoh tersebut masih diperlukan di parlemen ke depan. "Baru ada satu tokoh yang namanya semula diurutan keempat, tapi karena diperlukan digeser ke urutan pertama," ujar anggota Komisi Hukum DPR ini. Dia menolak menyebut nama tokoh tersebut.
Nasir menegaskan, mekanisme ini bertujuan menjaring legislator yang berkualitas. Dia tak ingin legislator bermasalah dengan etika atau berurusan dengan korupsi karena nama partai yang tetap menjadi sorotan. (tempo)
0 komentar