suarasurabaya.net| Sebanyak 77 persen dari populasi penduduk Kota Surabaya yang disurvey tim Litbang Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Surabaya dan Jaringan Elektoral Rakyat Daerah (Jerryda) menyatakan tidak setuju terhadap pemakzulan terhadap Walikota Surabaya karena Perwali Reklame.

Sedangkan mereka yang setuju pemakzulan sebanyak 10 persen, dan 13 persen lainnya menyatakan tidak tahu dengan isu yang terjadi di DPRD Surabaya ini.

ACHMAD ZAKARIA Sekretaris Umum DPD PKS Surabaya dalam jumpa pers di Surabaya, Senin (07/02) mengatakan hasil survey ini menunjukkan perbedaan sikap warga tentang isu pemakzulan Walikota. Pada survey pendahuluan yang diselenggarakan pada bulan Januari 2011 lalu, 53 persen tidak setuju, 13 persen setuju, dan 35 persen tidak menjawab.

Rupanya setelah mengikuti isu pemakzulan Walikota Surabaya di media, kata ZAKARIA, warga kota yang tidak menjawab mulai menentukan sikap. Mereka menyatakan tidak setuju atas langkah DPRD Surabaya ini.

Adapun alasan yang disampaikan responden terkait ketidaksetujuan terhadap pemakzulan Walikota adalah APBD yang terbengkalai (39 persen), biaya sosial yang besar (31 persen), dan rakyat bosan (20 persen).

Responden juga berpendapat ada lima sektor yang bisa terancam jika suhu politik memanas, yakni pelayanan dasar pendidikan, pembangunan fisik infrastruktur, penanggulangan banjir, pengentasan kemiskinan/pengangguran, dan layanan kesehatan.

Survey ini dilakukan pada populasi warga Kota Surabaya berumur di atas 17 tahun dan jumlah sample sebanyak 465 orang. Metodologi pengambilan sample dilakukan secara acak dengan margin error sebesar +/- 4% pada tingkat kepercayaan 95%. Survey ini dilakukan pada tanggal 1 hingga 7 Februari 2011 lewat wawancara tatap muka dan telepon oleh pewawancara yang terlatih.

Atas hasil survey ini, IBNU SHOBIR Ketua DPD PKS Surabaya berharap proses politik pemakzulan Walikota berhenti sampai di sini dan tidak perlu dilanjut sampai ke Mahkamah Agung. Andainya pun berlanjut ke Mahkamah Agung, diharapkan Hakim-hakim Agung bisa memutuskannya sesuai rasa keadilan masyarakat.

Pada saat yang sama, perwakilan kader dan pengurus DPC dan DPRa dari 31 kecamatan dan 100 kelurahan yang ada di Surabaya memberikan apresiasi pada Fraksi PKS yang menyatakan tidak mendukung rekomendasi pemakzulan Walikota dalam rapat paripurna 31 Januari 2011 lalu. Fraksi PKS adalah satu-satunya fraksi dari 7 fraksi yang ada di DPRD Surabaya yang menyatakan menolak rekomendasi itu. Belakangan, setelah ada tekanan dari masing-masing DPP, sejumlah fraksi mencabut dukungan itu, diantaranya Fraksi Partai Demokrat, PDIP, PDS, dan PKB.(edy)